KI Bubar, MPI Gusar!



KI Bubar, MPI Gusar!
Sosialisasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) lalu (26/11/2012),dikhususkan kepada mahasiswa jurusan Kependidikan Islam (KI) angkatan 2012 dan seluruh dosen FTK. Sosialisasi tersebut menindak lanjuti atas turunnya peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Nomor 1429 tahun 2012 tentang penataan program studi di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagai penjabaran dari peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2009 tentang penetapan pembidangan  ilmu dan gelar akademik di lingkungan PTAI.
Sejalan dengan peraturan baru tersebut, pihak fakultas menyebar angket kepada seluruh mahasiswa KI angkatan 2012 yang berisi tentang persetujuan mereka akan memilih jurusan MPI atau tetap pada jurusan KI. Dan hasilnya mayoritas memilih untuk berpindah ke MPI, sebagai jurusan yang dikenal memiliki fokus dan orientasi yang lebih jelas daripada KI. Karena disampaikan  dalam sosialisasi tersebut bahwa profil lulusan MPI itu nantinya menjadi tenaga pendidikan, peneliti pendidikan dan enterpreneur pendidikan.
Pergantian KI menjadi MPI ternyata bukan sekedar pergantian nama saja. Layaknya sebuah jurusan yang baru berdiri, MPI dituntut untuk memiliki rancangan yang jelas. Hal itu semestinya dirancang sejak awal oleh para penggagas jurusan MPI sebelum menetapkan mahasiswa KI semester 2 menjadi MPI. Sebab, meskipun MPI dikenal sebagai pengganti jurusan KI, namun tidak serta merta segala sistem yang berlaku di KI dapat diturunkan pada MPI. Menanggapi hal tersebut Muhammad Qowim selaku dosen KI FTK mengatakan bahwayang dapat diwariskan dari KI hanyalah izin operasionalnya saja. “Yang diwariskan KI kepada MPI hanya izin operasionalnya, yaitu izin mendirikan prodi”. Terang Qowim (1/3/2013).
Turunnya surat keputusan (SK) tersebut tidak dibenarkan oleh beberapa pihak. Berdasarkan pernyataan Qowim sendiri, bahkan dosen fakultas Syariah dan Hukum mengungkapkan adanya keanehan pada surat edaran Dirjen tersebut. “Dosen Fakultas Syariah dan Hukum mengatakan pada saya bahwa surat edaran dari dirjen itu agak aneh”. Qowim menjelaskan. Selain itu, Muhammad Rodli yang menjabat sebagai Kajur PBA (Pendidikan Bahasa Arab) juga merasakan keanehan tersebut. SK tersebut dirasa sekonyong-konyong (red: tiba-tiba). “Jangan-jangan nanti tidak memiliki kekuatan hukum atau kekuatan hukumnya lemah”. Tambah Qowim.
Dari ditetapkannya KI menjadi MPI hingga sekarang masih banyak terjadi carut-marut. Struktur organisasi seperti kepala jurusan dan sekretaris jurusan atau pun kepala prodi dan sekretaris prodi masih menginduk pada KI. Bahkan ruang Tata Usaha (TU) juga demikian.Dapat dikatakan bahwa MPI belum memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengadu. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi mahasiswa MPI (red: mahasiswa KI 2012). Pasalnya jurusan yang bertajuk Manajemen ini justru tidak memperlihatkan manajemen yang jelas, tutur Siti Nur Samsiyah (Sam), mahasiswa MPI 2012 (28/2/2013).
Tidak berhenti sampai di sini, ketidak teraturan pada jurusan MPI juga terjadi pada kurikulum. Ketika masa KRS-an berlangsung, mahasiswa MPI tidak dapat meng-input matakuliah MPI dikarenakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) mereka masih NIM KI. Sehingga sampai hari pertama kuliah, mahasiswa MPI belum memiliki jadwal yang jelas. “Hari pertama kuliah kita belum juga input KRS, namun dari pihak jurusan katanya mau nginputin jadi kami lega”. Tutur Sam.
Dalam kenyataanya pengurus MPI memang melakukan input KRS pada seluruh mahasiswa MPI. Namun masalah yang muncul kemudian adalah jadwal yang di-input banyak yang bentrok  Ini memunculkan kekecewaan lain mahasiswa MPI.
Ketidak jelasan akreditasi MPI juga menjadi permasalahan lanjutan. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada awal mereka mendaftar di UIN mereka memilih jurusan KI yang memiliki akreditasi A, namun pada pergantian semester mereka harus pindah pada jurusan yang baru berdiri yaitu MPI. Sedangkan proses pengajuan akreditasi jurusan dapat dilaksanakan minimal dua tahun setelah berdirinya jurusan itu. Kekesalan mahasiswa MPI  ini cukup beralasan, karena menurut mereka belum ada yang bisa menjamin jurusan yang baru berdiri ini bisa memperoleh akreditasi A ketika mereka lulus. Hal ini berujung pada kekhawatiran sulitnya mendapatkan pekerjaan setelah lulus nanti. Hal tersebut dirasakan oleh Jundiyah, mahasiswa MPI.  “Sekolah mana yang mau menerima tenaga kependidikan dari jurusan yang belum memiliki akreditasi?” Ujar Jundiyah pada krew Paradigma (09/03/2013).
Mahasiswa memang dianjurkan untuk pindah pada jurusan MPI karena menurut Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Prodi di PTAI, telah dinyatakan secara eksplisit perubahan KI menjadi MPI. Sebagai program studi baru di FTK, hendaklah Fakultas telah menyiapkan apa-apa yang menjadi hak bagi mereka (red: mahasiswa KI 2012), ujar Qowim. Menengahi kekecewaan mahasiswa MPI, pihaknya menyarankan mahasiswa untuk meminta audiensi pada dekanat FTK. Setidaknya pihak fakultas secepatnya membuatkan rumah bagi mahasiswa MPI, sebab hal yang sangat absurd bagi sebuah jurusan yang telah berdiri dan memiliki mahasiswa namun belum  memiliki rumah. Pihaknya juga mengatakan bahwa rekan-rekan mahasiswa bukan lagi anak kecil yang mudah untuk dihibur hanya dengan motivasi dan dukungan, sebaliknya mahasiswa adalah orang dewassa yang tidak bisa tutup mata dan telinga dari apa yang terjadi padanya.
*) Buletin edisi Maret 2013

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peran RA Kartini dalam Pendidikan

Penumpang Keluhkan Pelayanan dan Fasilitas Transportasi Kereta Api Solo

Belajar Hingga Akhir Hayat