Refleksi Hari Pendidikan Nasional; Perlukah Reposisi Pendidikan?



Setiap tanggal 2 Mei, masyarakat berlomba-lomba memeriahkan hari pendidikan nasional (Hardiknas). Berbagai acara digelar untuk memperingati momen dalam dunia pendidikan tersebut. Tapi, banyaknya masyarakat memperingati Hardiknas, hanyalah sebatas perayaan dan mengenang jasa para tokoh pendidikan, tanpa mengetahui esensi pendidikan.
Peringatan hari pendidikan nasional bukan semata-mata untuk kita mengenang Ki Hajar Dewantara sebagai pencetus pendidikan nasional. Tetapi, sebagai moment kita bersama untuk memperkokoh komitmen terhadap pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan DIY, Wuryadi, menjelaskan bahwa Hardiknas adalah moment untuk mengingatkan kembali tujuan pendidikan yang komprehensif, sesuai dengan apa yang pemerintah rumuskan dalam pembukaan UUD 45. “Melindungi segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta membina perdamaian dunia. Mencerdaskan kehidupan bangsa mestinya terkait dengan melindungi segenap bangsa, meningkatkan dan membina perdamaian,” tambahnya.  Senin (13/05)
Salah satu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Muhammad Qowim juga menjelaskan, Hardiknas merupakan moment bersama kita untuk kembali membangun komitmen terhadap dunia pendidikan. “Dengan memperingati hari pendidikan nasional mestinya komitmen itu ditunjukkan bukan hanya dengan anggaran, tetapi dengan bagaimana membangun praktik pendidikan yang  mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan konstitusi,” imbuh nya, Jum’at (10/05)
Sesuai dengan konstitusi Indonesia yang merupakan cita-cita bangsa bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita lihat realitas yang terjadi saat ini, sangatlah jauh dari apa yang kita cita-citakan. Banyak yang beranggapan bahwa pendidikan sekarang ini hanya dijadikan sebagai pemenuhan industri atau bisa dikatakan hanya untuk mendapatkan ijazah.
Muhammad Qowim beranggapan bahwa tidak ada yang salah apabila dunia pendidikan itu harus mecing dengan dunia industri, tapi bukan untuk menjadi scrup. “Jadi kita di sini tidak perlu alergi bahwa pendidikan  itu harus menjadi satu dengan industri. Problemnya adalah jangan pernah diskrupkan oleh dunia industri. Kalau pendidikan hanya dijadikan skrup-skrup industri, menjadi pegawai-pegawai industri, itu yang menjadi malapetaka, pendidikan tidak lagi menjadi solusi bagi stagnasi budaya yang ada di Indonesia » tandasnya, Jum’at, (10/05)
Sejalan apa yang dikatakan oleh Muhammad Qowim, Mufiati salah mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab (Direktur KSIP) ketika di temui kru paradigma jum’at (10/05), ia menjelaskan, jika saat ini pendidikan hanya berorientasi pada pemenuhan industri atau dalam artian hanya untuk mendapatkan ijazah dan pekerjaan, itu tidak apa-apa, karena didalamnya pasti masih ada nilai-nilai yang sesuai dengan cita-cita pendidikan, walaupun itu hanya tersirat.
Berbagai penyalahgunaan dalam dunia pendidikan seperti komersialisasi pendidikan, pendidikan yang diarahkan ke dunia kerja dan lain sebagainya membuat kita beranggapan bahwa pendidikan saat ini tidak sesuai dengan ideologi pendidikan nasional. Dari berbagai paradigma tersebut, apakah perlu adanya reposisi pendidikan? Dengan resposisi pendidika merupakan usaha untuk menempatkan kembali fungsi dan tujuan pendidikan seperti semula, menciptakan generasi yang berkarakter dan bermartabat.
Pejabat Dewan Pendidikan DIY, Buchori, ketika ditemui di kantornya, Senin (13/05) menjelaskan kalau pendidikan perlu direposisi mestinya harus melihat kembali pada konstitusi kita pembukaan undang-undang pasal 31 tadi harus benar di aplikasikan. Kemudian, UU penjabaran UU 20, TH 2003 yang tujuannya ideal tapi berhenti di situ, jadi bagaimana di bumikan. Termasuk peraturan turunan nya seperti PP 19 TH 2005 tentang standar nasional pendidikan apakah itu implementasi diterapkan di Indonesia yang konsisinya sangat heterogen. “Bagaimana membuat standarisasi guru yang padahal yang daerah-daerah terpencil yang gurunya hanya dua orang, kalau dituntut S1, semuanya saya kira sangat sulit. Jadi kalau membuat kebijakan harus melihat Indonesia secara luas” ungkap Buchori dengan tegas.
(Artha, Fidya, Rena, Imron, Nuris)
*) Laporan Utama; Buletin edisi Mei 2013

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peran RA Kartini dalam Pendidikan

Penumpang Keluhkan Pelayanan dan Fasilitas Transportasi Kereta Api Solo

Belajar Hingga Akhir Hayat