Peran Dunia Pendidikan dalam Menghadapi Serangan Isu LGBT

Sumber gambar: idntimes.com
Pada Juli 2014, dunia pendidikan Indonesia ramai dengan kasus pelecehan seksual yaitu kasus di Jakarta International School (JIS), Jakarta. Dunia Pendidikan Indonesia kembali dibuat geger dengan isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang sudah menjadi isu Nasional bahkan Internasional. Isu mengenai seks tersebut telah dibincangkan dalam hukum Indonesia hingga Komnas HAM. Hal ini berkaitan dengan legalitas LGBT untuk selalu eksis dan diakui keberadaannya dalam kehidupan. Melalui perangkat HAM kelompok LGBT gencar menyerukan kebebasan tampil di ranah publik dan mensosialisasikan pada dunia pendidikan akan haknya.
Perkembangan para pelaku LGBT setiap tahun terus meningkat. Berdasarkan Laporan Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengungkap jumlah Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) alias homoseks sudah mencapai angka jutaan.  Dari data Kementerian Kesehatan pada 2012 menunjukkan bahwa terdapat 1.095.970 Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) alias gay yang tersebar di semua daerah. Lebih dari lima persennya (66.180) mengidap HIV.
Perkembangan LGBT paling tinggi bermuara di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta dan Bandung. Ibu kota yang telah terpengaruhi arus globalisasi sehingga budaya dan gaya hidup barat sangat mudah masuk menjadi tren di kalangan muda-mudi. Di DKI Jakarta, sebanyak 27.706 warga ibu kota merupakan gay. Dari puluhan ribu pelaku homoseks di ibu kota, sebanyak 5.550 orang diduga menderita HIV/AIDS. Begitu pula di Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah LSL terbanyak. Sebanyak 300.198 orang yang terindikasi merupakan homoseks. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.895 orang merupakan penderita HIV/AIDS.
Dunia Pendidikan Wajib Waspada dan Selektif
Di awal tahun 2016 ini perlu diwaspadai gerakan kaum LGBT yang mulai masuk dunia pendidikan. Walaupun sempat gagal mendapat pengakuan dari KOMNAS HAM, kini mereka melalui naungan LSM dan kelompok studi gender dan HAM mencoba melakukan edukasi tentang kebebasan dalam melampiaskan nafsu birahinya atau menikah dengan sesama jenis. Suburnya LGBT di Indonesia juga bersamaan dengan banyaknya situs-situs online yang memberikan informasi tentang dunia LGBT dan perkembangannya,  serta forum diskusi, sharing pengalaman ataupun bertanya tentang apa saja yang berhubungan dengan LGBT.
Hal ini telah terjadi di Universitas Indonesia dengan kelompok diskusi SGRC UI (Support Group and Resource Center on Sexuality Studies) Universitas Indonesia berani menggunakan logo dan nama UI pada kelompoknya. SGRC adalah sebuah organisasi yang mengatasnamakan mahasiswa UI yang bergerak di bidang kajian pemikiran, khususnya pemahaman tentang permasalahan gender dan seksualitas. Pendiri dan anggota SGRC-UI merupakan mahasiswa, alumni, serta dosen dari Universitas Indonesia. Ternyata, SGRC bukan hanya hadir di UI, tapi juga di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidaytullah Jakarta yang mungkin akan menyebar keseluruh kampus di Indonesia.
Namun, Rektor Universitas Indonesia  melarang SGRC UI menggunakan logo UI sebab kelompok tersebut tidak memiliki izin resmi dari pihak UI sendiri. Larangan juga disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir terhadap komunitas LGBT di Kampus UI. Menteri menegaskan, kelompok LGBT tidak boleh masuk kampus. Menurutnya, kampus adalah penjaga moral. Pelarangan terhadap LGBT masuk kampus harus dipahami secara objektif. Menurut dia, hal itu bukan berarti melarang segala bentuk kegiatan yang ada kaitannya dengan LGBT. Kampus, kata Nasir, terbuka lebar untuk segala kajian, edukasi, yang bertujuan untuk membangun kerangka keilmuan, termasuk kajian mengenai LGBT dan lain-lain.
Dunia pendidikan memang tempat menimba keilmuan dan pusat kajian sebagai penambah wawasan. Apalagi di perguruan tinggi yang menjadi tempat para ilmuan dilahirkan serta adanya kebebasan berpendapat dan pemikiran  kritis yang terlepas dari belenggu doktrin ilmu. Namun, dunia pendidikan tidak boleh lepas dari nilai moral, penanaman katakter bangsa, dan pembentukkan mental yang positif demi membangun peradaban bangsa Indonesia yang maju.
Apabila dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi menjadi sarang kaum LGBT dengan bernaung di kelompok diskusi dan kebebasan HAM tentunya sangat dikhawatirkan merusak moral para sarjana. Yang nantinya mereka yang akan memimpin Indonesia ke depan. Melalui sosialisasi kaum LGBT bisa jadi budaya suka dan menikah sesama jenis adalah hal yang lumrah dilakukan jika dibiarkan terus menjamur dengan kedok kelompok diskusi sebagai rekruitmen dan pembudayaan jahiliyah ini.
Sejarah Peradaban umat manusia tentang hancurnya peradaban bangsa Sodom Kaum Nabi Luth as. karena penyuka sesama jenis atau homo dan lesbian. Umat Nabi Luth as. yang membangkan dari ajakan beriman dan larangan menikah sesama jenis akhirnya mendapat azab dari Allah Swt. Sebagaimana difirmankan dalam Al Quran:
Ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Asy Syu’araa’, 26:161-166).
Kebinasaan kaum Sodom harus menjadi pelajaran bagi kita semua, manusia yang telah diberi kesempurnaan akal untuk membedakan baik dan buruk. Berfikir secara nalar bahwa manusia diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan keturunan selain sebagai pelampiasan sifat biologis manusia. Dan pasangan yang secara resmi dan halal yang harus menjadi patokan bukan pasangan sesama jenis. 
Peran Dunia Pendidikan
Kembali lagi pada peran pendidikan sebagai upaya pencegahan terhadap arus budaya barat yang negatif. Penyimpangan terhadap penafsiran HAM telah menjadikan problem serius dalam kehidupan. Pendidikan harus menjadii tempat penyadaran dan pemulihan mereka yang mengalami ketidakwajaran dalam bercinta.
Boleh saja, perguruan tinggi membahas mengenai kelainan seks, homo, lesbian, dan sejenisnya namun harus dalam koridor agama dan dibentengi oleh keimanan yang kuat. Bukannya justru sebagai tempat mensosialisasikan kebebasan LGBT dan kebebasan memilih pasangan nikah.
Selain itu, dunia pendidikan menanamkan nilai moral yang baik sebagai benteng arus budaya barat. Dimana budaya tersebut harus benar-benar dipilah. Sebagai seorang pendidik dan dosen tidak sekedar melakukan transfer ilmu saja namun juga harus memberikan tauladan yang baik sebagai sosok alim (ulama) yang berilmu dengan akhlak mulia. Selain itu, pendidik juga memperhatikan perkembangan moral dan psikologi peserta didiknya. Perkembangan moral yang tidak terkontaminasi budaya negatif dari luar negeri sebab dinegara Perancis, Belanda, dan Amerika mulai dilegal menikah sesama jenis dengan mengatasnamakan kebebasan HAM. Jangan sampai kasus pernikahan sesama jenis dilegalkan di Indonesia. Apalah jadinya jika budaya jahiliyah merajalela di kehidupan tentunya tinggal azab Allah Swt akan datang seperti menyebarnya penyakit kelamin dan rusaknya moral generasi penerus bangsa Indonesia.
Perlunya pengawasan ketat oleh para pelaku akademisi dan masyarakat sipil terhadap kelompok diskusi yang mengusung nama gender dan HAM karena melalui itu mereka melakukan gerakan masif demi eksistensi mereka di ranah publik untuk diakui dan mendapat penghargaan.
Upaya pemulihan kelainan ini juga perlu dengan menyadarkan mereka untuk mau hidup normal dan menyukai lain jenis atau heteroseks. Kita tidak boleh mengasingkan mereka bahkan mengusir dan mengucilkan mereka. Seharusnya kita merangkul mereka dengan penuh kepedulian sesama karena kita diciptakan Allah Swt untuk saling menasehati dalam kebajikan, mengajak kebaikan, dan mencegah kemungkaran.
Pemerintah juga wajib andil dalam pemulihan penyimpangan sosial ini agar terciptanya suasana masyarakat yang damai dan tentram. Melalui lembaga konsultasi saraf dan seksual maupun psikolog yang diterjunkan untuk membantu mereka yang dalam penyimpangan seks. Selain itu, harus ada pengawasan LSM yang tidak berizin resmi dan menyimpang dari tatanan sosial dan agama khususnya yang mengusung isu legalitas pernikahan sesama jenis. Bahkan pembubaran paksa jika kelompok tersebut benar-benar menyimpang dari nomal sosial dan agama.
Penulis: Poniman, Mahasiswa Menajemen Pendidikan Islam UIN Suka
Editor: Ine

Catatan redaksi: Konten opini sepenuhnya tanggungjawab penulis.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peran RA Kartini dalam Pendidikan

Penumpang Keluhkan Pelayanan dan Fasilitas Transportasi Kereta Api Solo

Belajar Hingga Akhir Hayat