UKT dan Neokolonialisme Pendidikan

 


Sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) di Perguruan Tinggi mulai diluncurkan sejak tahun 2013 dan sampai tahun 2016 keberadaannya masih tetap dilestarikan. Sistem UKT sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dimulai saat dikeluarkannya surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) dari Kemendikbud yaitu tentang Uang kuliah Tunggal Surat Edaran Dikti No. 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal. Menjelaskan bahwa UKT adalah suatu sistem pembayaran uang kuliah yang harus dibayar para mahasiswa secara ringkas dalam waktu satu kali pembayaran penuh setiap semester,dan disesuaikan oleh Surat Edaran Dikti Nomor 97/E/KU/2013 bahwa kebijakan ini diperuntukkan untuk mahasiswa S1 tahun ajaran baru 2013-2014. Dalam edaran ini terdapat perbedaan sistematika pembayaran biaya kuliah yang biasa dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, perbedaan itu yaitu ditiadakannya pembayaran uang pembangunan yang biasa dibayar sekali pada saat awal masuk.

Apa yang dipermasalahkan pada sistem UKT ini?
  
Dari pemahamannya, sistem ini mungkin terasa simpel, tidak rumit oleh perincian dana yang harus dibayarkan. Intinya kita membayar penuh satu semester sesuai biaya yang harus dibayar, tanpa memungut biaya-biaya lainnya.  Tapi pada kenyataannya sistem seperti ini juga membutuhkan transparansi atas dana yang akan dibayarkan. Apalagi jika permasalahannya yaitu nominal yang membengkak dari tahun-tahun sebelumnya. 

Tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) pada Perguruan Tinggi Negeri ialah akumulasi seluruh biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh setiap mahasiswa selama 8 semester dan dibagi rata untuk menentukan tarif iuran per semester. BKT terdiri dari BOPTN (Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri) yang bersumber dari APBN ditambah UKT yang dibayar oleh mahasiswa setiap semesternya. Ciri khas UKT adalah dihapuskannya Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) yang biasa juga disebut sebagai uang pangkal masuk.  Melalui sistem UKT ini mahasiswa baru tidak perlu lagi membayar berbagai macam biaya, tetapi hanya membayar uang kuliah tunggal yang jumlahnya akan tetap dan berlaku sama  pada tiap semester selama masa kuliah.

Sekilas, kebijakan ini terkesan sangat positif karena meniadakan beban biaya pangkal yang biasanya sampai puluhan juta rupiah.  Sejak tiga tahun lalu kebijakan ini sudah diterapkan untuk mahasiswa angkatan 2013 di seluruh PTN se-Indonesia kecuali Kampus kita yang memulai tahun 2014. Umumnya, mahasiswa dibagi dalam beberapa golongan berdasar latar belakang kemampuan ekonomi keluarga. Diamanatkan juga, wajib terpenuhinya kuota masing-masing minimal 5% untuk golongan yang digratiskan dan golongan yang membayar di bawah Rp. 1 juta. Hal ini bisa dilakukan dengan mekanisme subsidi silang atas nama keadilan antara si mampu kepada yang kurang mampu.

Berbeda sebelum dikeluarkan kebijakan UKT bagi perguruan tinggi (sebelum tahun 2013 — sekarang), di bawah tahun 2014 biaya kuliah (SPP) sangat terjangkau, serempak(600 ribu) dan disesuaikan dengan jurusan/program studi yang diambil, serta besarnya uang SPP/semester dilihat dari adanya uang praktikum atau tidaknya.

Meskipun tujuan UKT adalah dari sebagian orang menganggap baik termasuk anggapan dari Mentri pendidikan dan pihak birokrasi kampus, namun tujuan itu terkadang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan orang tua dan mahasiswa. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dapat dipatahkan oleh asumsi dan logika berpikir manusia yang sederhana dan cerdas. Terkadang kebijakan pendidikan dari pusat tidak dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat karena pola pikir masyarakat yang sederhana dan lebih kepada konteks nyata di dalam kehidupannya.

Untuk apa ada UKT jika ternyata membebankan para calon mahasiswa dan orang tua padahal sering menjadi penolakan dari berbagai pihak? untuk apa adanya UKT jika ujung-ujungnya terjadi tarnsaksi jual beli dan tawar-menawar harga saat pengajuan banding? apakah kritik dan banyaknya masukan soal keberatan sistem UKT sudah tidak didengar oleh Menteri Pendidikan?Beberapa calon mahasiswa atau mahasiswa yang sudah mendapatkan sistem UKT bahwa dengan adanya UKT fasilitas apa yang sudah dikembangkan di kampus? untuk apa ada UKT jika fasilitas di kampus saja tidak memadai? Kenapa setelah membayar biaya UKT tetap dipungut biaya praktikum,dan lain sebagainya?

Amanat UUD 1945 serta Tujuan pendidikan nasional ini terkadang sangat berbalik arah dari apa yang dirasakan oleh kalangan orang tua dan siswa tidak mampu. Padahal orang tau mereka ingin sekali menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi untuk memperbaiki masa depan keluarga, apalah daya jika banyak diantara mereka yang menyerah di awal sehingga posisi mereka tergantikan dengan para mahasiswa lain yang memiliki orang tua berpenghasilan layak.
Pendidikan Komersil

Di beberapa Universitas Islam Negeri  terdapat tiga golongan UKT mahasiswa yang nominalnya berbeda sesuai dengan beban studi jurusan: kelompok I Rp. 400 ribu, kelompok II Rp. 1-3 juta dan kelompok III kisaran Rp. 3-6 juta. Namun, pelaksanaan UKT di UIN tidaklah berjalan mulus, banyak persoalan yang terjadi di lapangan sebagaimana terungkap dalam reportase khusus buletin kampus. Terutama banyaknya mahasiswa yang merasa sangat keberatan dengan status UKT yang ditanggungnya karena memang sangat tidak sesuai dengan kemampuan. Sayangnya, kesempatan banding UKT pun tidak cukup efektif sebagai solusi karena berbagai masalah teknis seperti minimnya informasi sampai kepasrahan. Selain itu, juga diketahui mayoritas mahasiswa yang lolos seleksi penerimaan belum memahami sistem baru ini dan terlalu khawatir batal menjadi mahasiswa (Dropped Out), sehingga mereka terjebak mengisi formulir UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Mahasiswa bukanlah ladang uang buat petinggi-petinggi kampus ataupun petinggi pemerintah. Mereka adalah rakyat yang membutuhkan pendidikan agar mampu merubah bangsa ini menjadi lebih baik di usianya yang semakin tua. Pemerintah seharusnya mulai melihat dan belajar, problematika pendidikan di Indonesia harus terus dibenahi dengan tidak memberatkan golongan menengah kebawah dan menciptakan pendidikan yang adil dan merata.

Sistem UKT ini memang menuai banyak protes, khususnya dari kalangan mahasiswa yang sempat melakukan aksi massa menuntut rektor untuk membatalkan pemberlakuan UKT karena dianggap memberatkan. Tetapi sayang upaya mereka belum menuai hasil karena pihak rektorat menerangkan posisinya sebagai pelaksana tugas kementerian pendidikan yang tak bisa membantah. Gejala otonomisasi kampus negeri seperti ini memang sangat bertentangan dengan kemampuan mahasiswa Indonesia pada umumnya, di seluruh daerah sebenarnya sudah terjadi protes, hanya saja masih sporadik, belum terorganisir, serentak, dan massif. Hal ini dikarenakan watak mahasiswa sebagai kelas menengah yang kurang percaya diri dan cenderung pasrah pada status quo, padahal selalu ada kesempatan untuk menciptakan perubahan.

UKT sejatinya bukanlah strategi jitu untuk mewujudkan perluasan akses pendidikan yang berkeadilan. UKT juga jelas memberatkan masyarakat karena beban biaya yang melambung itu harus ditanggung sendiri, bahkan subsidi silang pun sangat memberatkan, sebaliknya negara justru menarik diri alias kebijakan ini sebagai upaya pencabutan subsidi pendidikan.

Sistem UKT juga punya potensi besar melenceng dari amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena bisa saja dimanfaatkan sebagai celah komersialisasi demi mencari keuntungan yang ilegal. Terutama karena lemahnya transparansi pengelolaan anggaran, juga tentang apakah kuota kelompok UKT 1 dan 2 sesuai jumlahnya dengan penanggung UKT kelompok 3 sebagaimana skema subsidi silang. Salah-salah, karena kita selalu menyorot persoalan terpenuhinya kuota minimal 5% mahasiswa miskin, kita jadi khilaf menyadari kalau mahasiswa yang dibebankan biaya tinggi melebihi kuota tersebut.[]


Poniman, Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2014. Penulis aktif menulis diberbagai media dan merupakan  Founder LSKP Al-Fikri Society.

 
Editor                : Ali Munir S. 
Sumber gambar : aank-inksurgent.blogspot.com 


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peran RA Kartini dalam Pendidikan

Penumpang Keluhkan Pelayanan dan Fasilitas Transportasi Kereta Api Solo

Belajar Hingga Akhir Hayat