NKRI Bukan Negara Islam



Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar seseorang dalam memandang sesuatu (perspektif) yaitu tekstual, kontekstual dan hakikat.  Tekstual merupakan sesuatu yang normatif dan tertulis. Tekstual dipahami berdasarkan analisis teks. Teks bersifat kaku, karena teks tidak dapat menyesuaikan keadaan lingkungan namun teks dapat berbicara apa adanya. Untuk membumikan teks butuh penafsiran teks yang kemudian disesuaikan dengan keadaan real dilapangan (kontekstualisasi). Tekstual dan kontekstual ini bila dikaji secara mendalam dan dipandang dari berbagai perspektif maka akan ditemukanlah hakikat.

Pandangan tekstual terhadap hukum bisa menimbulkan pertentangan. Contoh bertemunya teks syariah agama dan konstitusi negara. Kita lihat misalnya perdebatan yang baru-baru ini hingar-bingar tentang penentangan aturan pemimpin non muslim, seperti kasus yang menimpa calon gubernur DKI. Ramai dalam surat al-Maidah ayat 51 disebutkan tidak bolehnya non muslim menjadi pemimpin (ada pendapat lain yang memperbolehkan). Sedangkan dalam Undang-undang diatur pemimpin di Indonesia tidak harus beragama Islam. Hal ini diatur dalam prinsip kebhinekaan Indonesia. Pemimpin yang sah di Indonesia adalah pemimpin yang disahkan oleh Undang-Undang Perseberangan tektual ini setidaknya menjadikan masyarakat semakin cerdas dalam menyikapinya.  Warga negara Indonesia yang berada di bumi Indonesia secara otomatis terikat dengan undang-undang negara, namun sebagai orang yang beragama juga otomatis terikat dengan aturan agama. Hal ini menjadi pelik dan dilematis besar. Hingga teks hukum agama dan negara pun perlu dipahami secara kontekstual dan hakikat.

 NKRI bukan Negara Islam

Hidup bersama di lingkungan multikultur butuh toleransi tinggi. Perilaku toleransi dapat dilihat dari sikap seseorang yang selalu mencari “bagaimana baiknya”. Seperti yang dikatakan Buya Hamka bahwa setiap umat atau bangsa di negeri ini pasti hidup berdampingan dengan bangsa lain. Sejak zaman purbakala, ghirah hidup bersama sudah menjadi kodrati manusia. Dahulu ketika suatu kelompok bertemu dengan kelompok lain, mereka ingin hidup bersama. Apabila terjadi peperangan dan perebutan pengaruh sebagaimana yang kerap terjadi, adalah lantaran orang sudah lupa tujuan baik dan perhubungan yang mulia diantara bangsa-bangsa.
           
NKRI merupakan Negara dengan asas dasar Pancasila. Memang (bila melihat sejarah), Islam pernah berjaya di kancah dunia pada masa Umayyah dan Abbasiah dengan sistem khalifahnya. Dan memang sistem demokrasi bukan produk murni Islam. Namun, bukan berarti tata kelola Negara yang sah menurut Islam hanyalah tata kelola sistem kekhalifahan dan bukan pula berarti menganggap demokrasi bukan Islami. Hukum Islam harus membaur dengan sistem demokrasi. Seperti yang diamanatkan Prof Said Agil Ketum PBNU bahwa semangat beragama harus diimbangi oleh semangat bernegara (wathoniah). Bahkan sejarah hari santri nasional tanggal 22 Oktober adalah wujud pembelaan umat Islam akan keutuhan NKRI, bukan memperjuangkan kehendak penghapusan NKRI oleh khalifah.

Munculnya desas-desus sekelompok orang yang mencoba menentang NKRI diantaranya adalah NII (Negara Islam Indonesia) yang beritanya pernah hangat dibicarakan beberapa tahun silam. NII berusaha merubah dasar hukum Negara dengan dasar hukum Islam. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah? Kenapa seseorang bisa memahami hal seperti itu? Jawaban sederhananya adalah karena orang itu terlalu tekstual memandang agama.

Munculnya agama yang hanya dipandang secara tekstual dapat menjadikan agama terasa kaku dalam mengahadapi perkembangan zaman. Sejarah di Indonesia membuktikan bahwa kejayaan atau keberhasilan Islam dalam menjadikan Indonesia mempunyai pemeluk agama Islam terbesar tidak lain adalah karena dakwah yang tidak tekstual. Sebelum adanya Islam, pengaruh Hindu, Animisme, Dinamisme sudah mendarah daging di Indonesia, namun ajaran Islam mampu membaur terhadap masyarakat hingga mudah diterima. Seperti membaurnya kalender Jawa yang merupakan gubahan dari kalender Caka dengan Kelender Islam pada masa Sultan Agung, upacara pernikahan di Indonesia memakai dua cara yaitu walimatul aqd sebagai cara Islam dan walimatul urs sesuai adat. Hingga munculnya sila pertama pancasila yang menjadi Ideologi bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bukti membaurnya Islam dengan Indonesia. (Abdul Karim:2007)

Gus Dur menyebutkan dalam pandanganya bahwa orang yang terbiasa memahami sesuatu secara tekstual terkadang menafsirkan sesuatu juga tekstual. Contoh dalam Al-Quran disebutkan (QS: AlBaqoroh 208), udkhulu fissilmi kaffah atau masuklah kalian kedalam islam/ kedamaian secara penuh. Dalam pandangan tekstual kata silmi diartikan dengan Islam, yang berarti masuk kedalam Islam secara sempurna dengan segala konsep hukumnya termasuk sistem khalifah dan menolak demokrasi. Sedangkan bila dipahami secara hakikat kata silmi sebenarnya dapat menunjukan sebuah entitas universal yaitu kedamaian/ keselamatan yang tidak terikat pada sistem tertentu. Apalagi Indonesia merupakan negara yang multikultur, bila Islam dipandang secara tekstual dalam bentuk pengIslaman sistem maka ada orang yang dinomor duakan, yaitu agama lain. Sehingga Gus Dur menyimpulkan bahwa mewujudkan sebuah sistem Islami tidak termasuk syarat bagi seseorang untuk dianggap muslim taat. Dalam hal ini secara tidak langsung Gus Dur menolak pembentukan sistem Islam pada negara yang dibangun secara cultural seperti Indonesia ( baca pemikiran: Gus Dur)

Fokus studi Islam pada objek tekstual saja akan mengurangi etika menjalankan agama. Etika Islam yang disebut oleh George F.Houraini, sebagai mana dikutip dalam awal tulisanya sebagai sifat teistik subjectivism dan sebenarnya mengandung dimensi historical keteladanan/ uswatun khasanah yang terpancar dari perilaku Nabi Muhammad Saw. Etika ini terfokus pada nilai-nilai kemanusiaan dalam lingkungan yang bhineka. Kemudian Rosul juga memberi contoh ketika memerintah Madinah dengan rakyat yang majemuk akan tetapi Rosul memberikan jaminan kemanusiaan, kebebasan individu, kebebasan beragama dan menjamin hak sebagai warga social dan Negara (baca Piagam Madinah). Hal ini tentu memberi gambaran bahwa Islam juga menjujung kemanusiaan dalam konteks manusia yang multi kultur. Bukan menekan minoritas dan memaksakan kehendak untuk mengikuti satu sistem Islam.


Negara ini butuh penghayatan, bukan perubahan tekstual tata kelola pemerintahan. Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agamalah yang seharusnya diberantas terlebih dahulu seperti korupsi, narkoba, kejahatan seksual dll. Revolusi mental harus menjadi pionir terdepan, merubah mindset melakukan nilai-nilai agama dalam balutan NKRI. Hingga perubahan perilaku ini akan mendorong bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan santun. 

(tulisan ini pernah dimuat di Koran Magelang Ekspres)

Oleh : Emha Nuna
Redaktur Online : Aan

Sumber Gambar: bp.blogspot.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peran RA Kartini dalam Pendidikan

Penumpang Keluhkan Pelayanan dan Fasilitas Transportasi Kereta Api Solo

Belajar Hingga Akhir Hayat